Siak,FokusInvestigasi.com – Suasana di depan gerbang Pelabuhan Pelindo Regional 1 Terminal Peti Kemas Perawang memanas pada Selasa (07/04/2026). Massa aksi yang terdiri dari dari berbagai elemen masyarakat antara lain kalangan buruh, pemuda, mahasiswa dan organisasi menggelar demonstrasi dramatis dengan membakar keranda mayat sebagai simbol kekecewaan mendalam terhadap manajemen pelabuhan.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan semacam adanya praktik “anak emas” terhadap perusahaan yang tidak mengantongi izin lengkap, serta minimnya pelibatan tenaga kerja lokal/tempatan dalam operasional pelabuhan.
Dalam orasinya, para koordinator lapangan menyuarakan kegelisahan warga terkait operasional perusahaan di kawasan Pelindo yang dinilai menutup mata terhadap potensi lokal.
Septian Hutabarat, salah satu orator, menegaskan bahwa kedatangan mereka murni demi keadilan. “Bagaimana kami bisa sekolah kalau orang tua kami tidak bisa bekerja di tanah sendiri? Hak masyarakat setempat itu 100 persen. Kami meminta kepolisian mengusut tuntas jika ada pidana. Jangan perusahaan tak berizin diterima, ada apa ini?” cetusnya.
Masyarakat Kecamatan Tualang Unggal Gultom menyoroti aspek legalitas lingkungan dan infrastruktur. Ia mempertanyakan keberadaan stockpile yang diduga belum memiliki izin PBG, AMDAL, hingga izin lalu lintas.
“Kami membawa keranda karena matinya hati nurani Pelindo. Kami tidak ridho jika ada perusahaan beroperasi tanpa mematuhi aturan pemerintah,” tegas Unggal sembari menyinggung instruksi Presiden Prabowo terkait pencabutan izin perusahaan nakal.
Kemudian adanya dugaan “kongkalikong” antara oknum Pelindo dengan pihak kontraktor (PT KIMI) terkait prosedur kerja sama yang dianggap tidak transparan.
Ketegangan sempat meningkat saat massa mendesak pimpinan tertinggi Pelindo untuk menemui mereka secara langsung. Massa menolak hanya dijaga oleh aparat keamanan dan menuntut dialog terbuka dengan pembuat kebijakan.
“Kami bukan anak-anak. Kami ingin bicara dengan yang bertanggung jawab, bukan hanya dengan sekuriti. Pelindo ini milik rakyat, dibiayai masyarakat,” teriak massa.
Setelah sekitar satu jam berorasi, ketegangan mulai mereda ketika pihak manajemen Pelindo dan KSOP keluar menemui massa. Sekitar pukul 12.00 WIB, tujuh orang perwakilan massa dipersilakan masuk ke gedung Pelindo untuk melakukan mediasi tertutup.
Menanggapi tudingan tersebut, General Manager (GM) Pelindo Regional 1 Perawang, Yulfiatmi, menyambut baik kritik yang disampaikan sebagai bentuk koreksi bagi instansinya.
“Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan koreksi. Kami tegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam operasional kami. Mari kita bicarakan di dalam agar penjelasannya lebih detail,” ujar Yulfiatmi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala KSOP Pekanbaru, Anwar, mengapresiasi cara penyampaian aspirasi para peserta aksi demo. Ia menekankan bahwa kehadiran Pelindo pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Fokus utama tuntutan masyarakat antara lain mengenai legalitas perusahaan mitra dan prioritas tenaga kerja lokal demi kesejahteraan masyarakat Perawang.
Kemudian masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian melakukan audit terhadap aktivitas di dalam kawasan pelabuhan. (Muliya)
