JAMBI,FokusInvestigasi.com – Alih fungsi fasilitas negara kembali menuai sorotan tajam. Langkah Pemerintah Kota Jambi yang menjadikan eks Rumah Dinas Camat Telanaipura sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau depot sampah dinilai sebagai sebuah ironi yang mencederai estetika pusat pemerintahan.
Kritik keras tersebut dilayangkan oleh Aktivis Lingkungan Hidup Jambi, Aidil Putra. Ia menilai, pembiaran fasilitas dinas menjadi tempat penampungan limbah domestik menunjukkan adanya tata kelola aset yang tidak wajar.
”Sangat ironis, bagaimana bisa rumah dinas seorang camat malah dialihfungsikan menjadi tempat penampungan sampah. Ini menjadi indikasi kuat bahwa fasilitas negara tersebut tidak ditempati secara semestinya. Jelas ini preseden yang tidak wajar dan tidak layak,” tegas Aidil kepada awak media, Rabu (17/6/2026).
Aidil menambahkan, rumah dinas seharusnya menjadi fasilitas penunjang bagi camat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara melekat. Terlebih lagi, Kecamatan Telanaipura merupakan episentrum atau pusat pemerintahan yang menjadi etalase utama Ibu Kota Provinsi Jambi.
”Kawasan Telanaipura ini adalah pusatnya Kota Jambi, kawasan yang seharusnya dijaga kebersihan dan estetikanya. Kok bisa di halaman atau area rumah dinas camat justru dijadikan depot sampah? Logika tata kelolanya di mana?” kritik Aidil retoris.
Dampak dari keberadaan depot sampah di fasilitas negara ini mulai dikeluhkan secara nyata oleh masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang kuliner yang enggan disebutkan namanya mengaku mengalami kerugian ekonomi akibat penurunan omzet penjualan.
”Kami yang berjualan makanan di sekitar lokasi merasa sangat terganggu. Setiap kali angin berembus ke arah tempat usaha kami, bau sampah yang menyengat langsung tercium. Konsumen jadi tidak nyaman dan ini jelas merugikan kami,” keluhnya.
Menyikapi polemik yang kian meresahkan warga ini, Aidil mendesak Pemerintah Kota Jambi, khususnya Wali Kota Jambi, untuk segera turun tangan mengevaluasi kebijakan tata kelola kebersihan di wilayah tersebut. Ia meminta agar fungsi bangunan dikembalikan sesuai peruntukan awalnya demi menjaga marwah fasilitas negara.
”Kami meminta Pak Wali Kota segera membenahi masalah ini. Tolong ditata kembali dengan bijak, dan fungsikan aset negara tersebut sebagaimana mestinya,” pungkas Aidil.
(Yulfi Afran)
