SIAK,FokusInvestigasi.com – Anggota DPRD Kabupaten Siak dari Fraksi Partai Perindo, Jakop Mulia Manurung, SH, melakukan jemput bola aspirasi masyarakat melalui Reses II Masa Sidang II Tahun 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di dua titik berbeda di Kecamatan Tualang, yakni Jalan Empat Suku Gajah Tunggal dan Jalan Feri KM 3, Jakop memberikan gambaran jujur mengenai kondisi keuangan daerah yang tengah sulit. Rabu (8/4).
Kehadiran wakil rakyat periode 2024-2029 ini disambut antusias oleh puluhan warga. Namun, suasana hangat tersebut juga diwarnai dengan “curhat” pedas masyarakat mulai dari infrastruktur rusak, persoalan sertifikat tanah, hingga masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi rentetan usulan pembangunan fisik seperti semenisasi jalan dan perbaikan drainase yang diajukan warga, Jakop memberikan jawaban yang cukup mengejutkan sekaligus transparan.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sedang mengalami keterbatasan anggaran.
“Untuk bangunan fisik, kami belum bisa berjanji banyak. Perlu diketahui, saat ini anggaran Pemkab Siak sedang tidak stabil. Bahkan, sudah empat bulan tunjangan kami di DPRD belum dibayarkan, dan selama dua tahun menjabat, Pokir (Pokok Pikiran) pun tidak ada,” ujar Jakop dengan nada terbuka di hadapan warga RT 05 RW 08 Kampung Tualang.
Meski demikian, Jakop meminta masyarakat untuk tetap optimis dan bersama-sama berdoa agar kondisi keuangan daerah kembali kondusif pada tahun 2027 mendatang.
“Jika anggaran membaik, saya pastikan usulan infrastruktur ini akan menjadi prioritas untuk direalisasikan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial menjadi isu panas. Makmur Hutahuruk (Ketua RT 03) dan Idris Tambunan mempertanyakan kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta akurasi data penerima.
Menanggapi hal itu, Jakop menyatakan kesiapannya untuk pasang badan. Ia berjanji akan mengawal warga langsung ke kantor desa untuk mengklarifikasi penyaluran BLT tersebut.
Sementara terkait masalah pengangguran lulusan SMA dan kenakalan remaja (siswa bolos), Jakop berkomitmen melakukan koordinasi lintas sektor.
“Soal anak sekolah yang bolos, kita akan surati sekolah masing-masing dan berkoordinasi dengan Komisi I serta Satpol PP untuk penertiban,” tambahnya.
Di lokasi kedua, Jalan Feri KM 3, aspirasi warga bergeser ke masalah agraria dan lingkungan. Gesman Josafat Purba mengeluhkan ketidakpastian sertifikat tanah di Kecamatan Mandau yang sudah diukur BPN sejak empat tahun lalu namun tak kunjung terbit.
“Posisi lahan di sana masih masuk jalur hijau. Kementerian Kehutanan dan BPN sudah turun, kita tunggu proses pemerintah bekerja agar statusnya segera jelas,” jelas Jakop memberikan pemahaman regulasi kepada warga.
Terkait keluhan warga RT 02 RW 01 yang bermukim di samping tembok PT IKPP mengenai genangan air, Jakop bergerak cepat. Ia berjanji akan segera menghubungi pihak perusahaan untuk menindaklanjuti proposal pembersihan drainase di sepanjang tembok perusahaan.
Kegiatan reses yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan sesi doa bersama, foto dokumentasi, serta pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian sosial Jakop Mulia Manurung kepada konstituennya di masa sulit ini. (Muliya)
