Pekanbaru,(FI) – Gabungan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya Rabu (25/6) mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Desakan ini muncul menyusul temuan defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Diskusi yang digelar oleh para aktivis muda ini menyoroti defisit yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah. Temuan BPK RI mengemukakan adanya dugaan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau serta Pimpinan DPRD Provinsi Riau pada periode tersebut.
LHP BPK RI juga secara tegas menyoroti penggunaan belanja daerah yang tidak efisien dan tumpang tindih anggaran yang patut dipertanyakan, memicu kekhawatiran serius akan akuntabilitas keuangan daerah.
Angka defisit Rp1,76 triliun bukanlah persoalan sepele. Cipayung Plus Riau dan KNPI Riau menegaskan bahwa defisit ini akan membebani APBD Riau Tahun Anggaran 2025, secara langsung menghambat laju pembangunan di Provinsi Riau.
Infrastruktur vital seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta geliat perekonomian lokal, diperkirakan akan mengalami kelesuan yang signifikan jika tidak ada penanganan serius.
Perwakilan dari Cipayung Plus Riau, yang meliputi KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis, dalam keterangan pers bersama menegaskan bahwa DPRD Provinsi Riau tidak boleh berdiam diri dan hanya menjadi lembaga ‘stempel’ pemerintah.
“Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk tidak hanya melakukan rapat biasa, tetapi segera membentuk PANSUS guna menggali akar persoalan dan mengevaluasi seluruh postur anggaran yang telah menimbulkan defisit besar ini,” tegas mereka. “Jangan pasif dan hanya fokus pada pelaksanaan pokok-pokok pikiran saja, karena kalian dipilih untuk mengawasi.”
Para mahasiswa menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus dioptimalkan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa jika DPRD Provinsi Riau tidak segera merespons tuntutan ini dalam waktu dekat, maka gelombang gerakan akan terus digulirkan.
Mereka mengancam akan melibatkan massa aksi yang lebih besar untuk memenuhi jalanan Pekanbaru, sebagai bentuk tekanan agar tuntutan pembentukan Pansus segera direalisasikan. (Tim)
