Hutang Tiga Pimpinan dan 27 Anggota DPRD Pelalawan 2004-2009 Rp. 2.5 Miliar Akankah Dibayar?

PELALAWAN,fokusinvestigasi.com – Penyelesaian hutang 3 orang Pimpinan dan 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan masa bakti  2004 – 2009 sebesar Rp 2.522.640.000,-  yang berasal dari Piutang TKI dan BPO tahun 2008 sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan No. 136.A/XVIII.PEK/05/2022 tangga 13 Mei 2022 hingga kini belum jelas juntrungnya

Permintaan Konfirmasi  No. 021/Red-DS/W/01/2022 tanggal 21 Januari 2023 yang dilayangkan kepada  Bupati Pelalawan,  Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pelalawan  sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 136.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 Tanggal 13 Mei 2022 dipaparkan,  terdapat Piutang Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 2004-2009 sebesar   Rp 2.522.640.000,-  yang berasal dari  Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) tahun 2008 masing-masing sebesar Rp 2.268.000.000,-  (TKI) dan sebesar Rp 312.480.000,- (BPO)

Meskipun Piutang tersebut sudah berusia 14 tahun,  tetapi  hanya  2 orang dari 30 orang  yang membayar dengan cara angsuran, yakni tahun 2011 pembayaran TKI sebesar Rp 25.000.000,- dan BPO sebesar Rp 5.000.000,-.  Terakhir tahun 2012 ada pembayaran TKI sebesar Rp 27.840.000,-, sehingga  Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.522.640.000,-

Terkait Piutang tersebut telah dilakukan penagihan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2004-2009 dengan surat No. 700/SET-DPRD/KEU/2015 tanggal 05 Agustus 2015.

Rincian Piutang TKI dan BPO DPRD Kabupaten Pelalawan 2004- 2009

Sumber :D.Swasta